5 FRAKSI DPRD LOBAR MENOLAK LKPJ BUPATI, KASTA NTB DPD LOBAR INGATKAN PARLEMEN HARUS KEMBALI KE KHITAHNYA SEBAGAI FUNGSI CONTROL

Mandalikaupdate.com,‎Lombok Barat – Polemik Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Barat Tahun Anggaran 2025 memanaskan ruang politik lokal setelah lima fraksi di DPRD secara tegas menyatakan tidak menerima LKPJ tersebut dalam paripurna. Ketua KASTA NTB DPD Lombok Barat, Tontowi Jauhari, menilai sikap ini sebagai momentum penting bagi DPRD untuk keluar dari romantika kekuasaan dan kembali menegaskan fungsi pengawasan konstitusional terhadap eksekutif.
‎
‎“Dalam rezim hukum sekarang, LKPJ memang hanya laporan keterangan pertanggungjawaban, bukan lagi instrumen untuk menjatuhkan kepala daerah,” kata Tontowi. “Tetapi ketika lima fraksi memilih tidak menerima LKPJ, itu bukan sekadar gestur emosional. Itu pernyataan politik bahwa ada masalah serius dalam cara APBD dikelola dan dipertanggungjawabkan di Lombok Barat, terutama menyangkut SiLPA yang sangat besar di tengah kebutuhan infrastruktur desa, layanan kesehatan, dan pendidikan yang masih jauh dari memadai.”
‎
‎Tontowi menegaskan, LKPJ tidak boleh diperlakukan sebagai ritus administratif yang lewat begitu saja tanpa konsekuensi politik. “LKPJ adalah puncak pertanggungjawaban moral dan politis kepala daerah kepada wakil rakyat. Kalau angka-angka di dalamnya tidak mencerminkan kehati-hatian fiskal dan tidak menunjukkan keberpihakan pada kebutuhan mendasar warga, wajar dan sah jika parlemen bersikap keras. Lima fraksi itu sedang mengatakan: laporan keuangan tidak boleh menipu nalar publik.”
‎
‎Menanggapi kekhawatiran bahwa sikap DPRD dapat mengganggu stabilitas pemerintahan, Tantowi justru menilai sebaliknya. “Kita harus keluar dari logika bahwa stabilitas sama dengan diam. Stabilitas yang sehat lahir ketika eksekutif mengelola APBD dengan benar dan legislatif menjalankan fungsi pengawasan tanpa takut kehilangan kenyamanan. Ketegangan dalam paripurna LKPJ justru tanda bahwa demokrasi lokal masih punya daya kritis.”
‎
‎Tontowi menutup dengan pesan tegas kepada DPRD Lombok Barat. “Sikap tidak menerima LKPJ ini jangan berhenti sebagai drama sesaat. SiLPA ratusan miliar bukan sekadar angka di neraca, itu cermin anggaran yang gagal menyeberang ke kehidupan rakyat. Kalau DPRD konsisten, polemik LKPJ dan SiLPA harus dijadikan agenda kontrol yang berkelanjutan. Di situlah parlemen kembali pada khitahnya, bukan ornamen kekuasaan, melainkan penjaga gerbang kedaulatan rakyat.”