Hearing Asosiasi Pemuda NTB Soroti Kepastian IPR, Pemprov Janjikan Verifikasi Pekan Depan

Mandalikaupdate.com, Mataram, 11 Februari 2026 — Asosiasi Pemuda Nusa Tenggara Barat (NTB) mendatangi Kantor Gubernur NTB untuk menggelar hearing terkait kepastian penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi koperasi tambang. Pertemuan yang berlangsung di Aula Anggrek, Rabu (11/2), dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah NTB, Asisten I, serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB.

Ketua Asosiasi Pemuda NTB, Taupik Hidayat, menyampaikan bahwa hearing ini bertujuan meminta kejelasan terhadap proses administrasi koperasi yang tengah mengajukan izin. Dari sekitar 20 koperasi yang berproses, 14 di antaranya telah dinyatakan memenuhi kelengkapan administrasi, namun belum menerima izin operasional.

Menanggapi hal tersebut, Sekda NTB menjelaskan bahwa pemerintah provinsi saat ini tengah melakukan verifikasi menyeluruh, baik administrasi maupun pengecekan lapangan. Pemerintah menargetkan hasil verifikasi segera dirampungkan dan para pemohon akan dipanggil pekan depan untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan kondisi di lapangan.

Selain verifikasi teknis, Pemprov NTB juga mempercepat penyelarasan regulasi sebagai dasar hukum perizinan, termasuk sinkronisasi aturan lingkungan hidup dan ketentuan koperasi. Langkah ini disebut penting untuk menjamin proses perizinan berjalan sesuai kerangka hukum yang berlaku.

Taupik Hidayat menyambut positif komitmen tersebut dan berharap percepatan benar-benar diwujudkan. Ia menekankan pentingnya kepastian agar koperasi yang telah memenuhi persyaratan dapat segera beroperasi secara legal.

Menurutnya, legalitas koperasi tambang rakyat merupakan bagian dari upaya penataan aktivitas pertambangan agar lebih tertib dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Asosiasi Pemuda NTB, kata dia, akan terus mengawal proses ini sekaligus membantu koperasi melengkapi persyaratan jika diperlukan.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya siap membawa aspirasi ke tingkat pusat apabila proses tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari komitmen memperjuangkan kepastian hukum bagi pelaku koperasi di daerah.

Hearing berlangsung dalam suasana dialog terbuka dan konstruktif. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan serta menjaga transparansi proses administrasi.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum percepatan penyelesaian izin koperasi tambang rakyat, sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya yang lebih tertib, legal, dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.